Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengambil langkah tegas memerangi praktik ilegal judi online yang semakin meresahkan masyarakat. Bersama perbankan, OJK memperkuat kerja sama untuk meningkatkan efektivitas penanganan tindak pidana tersebut, termasuk dengan memblokir ribuan rekening terkait aktivitas ilegal ini.
Pelaksana Tugas Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan, dan Komunikasi OJK, M Ismail Riyadi, mengungkapkan bahwa hingga akhir 2024, pihaknya telah meminta perbankan untuk memblokir sekitar 8.500 rekening yang terindikasi terkait judi online berdasarkan data dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi).
“OJK meminta pelaku perbankan untuk memblokir kurang lebih 8.500 rekening terkait tindak pidana judi online sepanjang 2024. Ini langkah konkret untuk melindungi sistem keuangan dari penyalahgunaan,” ujar Ismail kepada wartawan, Jumat (3/1/2025).
Koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum
Tidak hanya melibatkan perbankan, OJK juga menjalin koordinasi erat dengan aparat penegak hukum untuk memastikan pemberantasan judi online berjalan secara efektif.
“Dalam rangka pemberantasan judi online yang berdampak luas pada perekonomian dan sektor keuangan, OJK senantiasa berkoordinasi dengan Lembaga Pengawas Pengatur (LPP) lain, termasuk dengan aparat penegak hukum,” tegas Ismail.
OJK juga mendorong perbankan untuk menerapkan Enhanced Due Diligence (EDD) dan melaporkan transaksi mencurigakan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Langkah ini dianggap penting untuk mencegah sistem keuangan digunakan sebagai alat pendukung aktivitas ilegal tersebut.
Pemko Pariaman Libatkan Tokoh Agama dan Adat
Sementara itu, Pemerintah Kota Pariaman turut aktif dalam memerangi judi online. Asisten I Pemko Pariaman, Yaminu Rizal, menilai bahwa fenomena judi online merupakan persoalan nasional yang membutuhkan pendekatan holistik.
“Saya rasa jalan terbaik adalah kembali kepada ajaran agama, karena tidak ada cara lain yang lebih efektif,” katanya.
Yaminu Rizal menegaskan bahwa praktik perjudian tidak hanya dilarang oleh agama, tetapi juga tidak memberikan manfaat apa pun bagi masyarakat.
“Judi itu haram dalam agama, dan tidak ada manfaat yang bisa diperoleh dari judi,” tegasnya.
Sebagai langkah konkret, Pemko Pariaman meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya judi online dengan melibatkan tokoh agama, adat, dan masyarakat.
“Kami akan terus mengingatkan di setiap kesempatan bertemu dengan tokoh agama, adat, dan masyarakat,” tambah Yaminu Rizal.
Kolaborasi Lintas Sektor untuk Pemberantasan Judi Online
Upaya bersama antara OJK, pemerintah daerah, dan elemen masyarakat menunjukkan keseriusan dalam memberantas judi online yang berdampak buruk pada masyarakat dan perekonomian.
Dengan langkah kolaboratif ini, pemerintah berharap prevalensi praktik judi slot gacor dapat berkurang secara signifikan, sekaligus melindungi sistem keuangan nasional dari penyalahgunaan. (***)